Pembentukan agen perubahan atau yang kita kenal dalam bahasa asingnya adalah “agent of change” merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan manajemen perubahan dimana para anggota suatu organisasi yang sudah terpilih secara selektif diharapkan dapat mempengaruhi lingkungan tempat para agen tersebut bekerja. Hal ini dilakukan untuk menciptakan perubahan mind set (pola pikir) dan culture set (budaya kerja).

Yang dimaksud dengan mind set dan culture set adalah mewujudkan suatu birokrasi dan sistem kerja yang jauh dari sikap tidak terpuji, indisipliner, praktek korupsi, kolusi, nepotisme, kinerja yang rendah, tidak profesional, dan gagal dalam pencapaian tujuan organisasi. Untuk itu seorang agen perubahan harus mampu menjadi seorang katalis, penggerak perubahan, pemberi solusi, mediator, dan menjadi seorang penghubung.

Baca Lainnya :

• Latihan Ancab Natuna0
• Bantuan Korban Bencana Alam0

Hal tersebut diwujudkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pusbekangad dengan membentuk beberapa orang agen perubahan dari masing-masing satker dan jajaran Pusbekangad dengan melalui berbagai penilaian dan penelitian terhadap personel yang akan menjadi agen perubahan. Setelah agen perubahan terbentuk berdasarkan surat perintah Kapusbekangad, pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2020 di Aula Dharmagati Ksatria Jaya Pusbekangad Kramat Jati Jakarta Timur, Pusbekangad melaksanakan rapat koordinasi antara Tim Reformasi Birokrasi Pusbekangad dengan para agen perubahan dari masing-masing satker dan satuan jajaran Pusbekangad yang dipimpin oleh Kolonel Cba Nissa Yani, Dirbindiklat Pusbekangad selaku Ketua Bidang Manajemen Perubahan.

Sebelum para agen perubahan Pusbekangad melaksanakan aksinya, terlebih dahulu para agen tersebut dibekali beberapa materi oleh Tim Reformasi Birokrasi Pusbekangad sesuai dengan bidang tugasnya yaitu materi tentang manajemen perubahan, penataan perundang-undangan, penguatan organisasi, penguatan akuntabilitas kinerja, penataan tatalaksana, penataan sistem Sumber Daya Manusia, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dari bidang manajemen perubahan, diharapkan agar para agen perubahan Pusbekangad dapat membuat produk yang berupa rencana tindak agen perubahan dan laporan monitoring dan evaluasi agen perubahan. Produk tersebut harus disusun secara spesifik, terukur, logis, dan tepat waktu. Selain itu para agen tersebut diharapkan dapat memonitor perkembangan hasil pencapaian tindakan perubahan di unit kerjanya, mengetahui permasalahan apa yang dihadapi dalam melaksanakan perubahan, dan dapat memberikan masukan dan saran dalam memecahkan permasalahan tersebut.

Dari bidang penataan perundang-undangan menyampaikan kepada para agen perubahan untuk menginventarisir ketentuan hukum baik dari komando atas maupun sumber lain dan menginformasikan ketentuan tersebut kepada para anggota di unit kerjanya agar ditaati. Selain itu para agen perubahan diwajibkan untuk terus memonitor setiap perilaku dan tingkah laku para anggota di unit kerjanya agar tidak melakukan pelanggaran disiplin dan selalu mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Apabila ada anggota yang melakukan pelanggaran disiplin segera menasehatinya untuk mencegah pelanggaran yang lebih berat, namun apabila anggota tersebut tidak berubah maka agen perubahan dapat melaporkan hal ini kepada Kabagpam Subditpamopster Sdirum Pusbekangad selaku Ketua Bidang Penataan Perundang-Undangan.

Bidang penguatan organisasi memberi penekanan kepada para agen perubahan untuk memonitor perkembangan organisasi selama masa uji coba dan organisasi yang sudah memasuki waktu untuk melaksanakan validasi. Untuk itu para agen yang sudah terbentuk segera melaksanakan koordinasi dengan Bagorgas Subditbinsat Sdircab Pusbekangad dan menyampaikan sampai sejauh mana tingkat keefektifan dan keefesienan unsur-unsur dalam organisasi tempat para agen bekerja dalam mendukung tugas pokok Pusbekangad.

Bidang tata laksana memberi penekanan kepada para agen untuk memonitor bujuk-bujuk yang sedang disusun yang  berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Bekang sebagai SOP Bekangad yang harus dipedomani kepada anggota di unit kerjanya. Selain itu diharapkan para agen perubahan untuk segera menyempurnakan Standar Operasi Prosedur Aparatur Pemerintah (SOP AP) di masing-masing unit kerja dan menyesuaikan SOP AP dengan perubahan organisasi dari Ditbekangad menjadi Pusbekangad serta perubahan organisasi jajaran TNI AD. Apabila SOP AP telah tersusun segera dikirimkan kepada Kabagurdal Pusbekangad selaku Ketua Bidang Penataan Tata Laksana.

Dalam bidang penataan sistem Sumber Daya Manusia, tim membekali para agen tentang informasi jabatan, pendidikan, dan penugasan di lingkungan Pusbekangad dengan harapan agar para agen memonitor perkembangan karir anggota di unit kerjanya, mengetahui kendala-kendala yang terjadi, memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan di bidang personalia dan melaporkan permasalahan-permasalahan tersebut kepada Kabagpers Subditperslog Sdirum selaku Ketua bidang penataan sistem sumber daya manusia.

Dalam bidang penguatan akuntabilitas kinerja, ada beberapa produk yang harus dibuat oleh Tim dan harus didukung oleh para agen serta dilaporkan kepada Dirbinrenproggar selaku Ketua bidang penguatan akuntabilitas kinerja yaitu penyusunan perjanjian kinerja pimpinan, rencana strategis tiap-tiap satker, sistem monitoring akuntabilitas, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (Lakip). Dibidang penguatan pengawasan para agen diharapkan dapat mengendalikan unit kerjanya untuk tidak melakukan gratifikasi, memberi masukan tentang sistem pengaduan masyarakat, penerapan whistle blowing system, pembangunan zona integritas, dan penanganan benturan kepentingan, bila terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan penguatan pengawasan di unit kerja masing-masing, para agen diharapkan segera melaporkan hal tersebut kepada Irpusbekangad selaku Ketua bidang penguatan pengawasan.

Dan bidang peningkatan pelayanan publik adalah bidang terakhir yang disampaikan kepada para agen perubahan. Untuk itu, para agen diwajibkan memonitor website Pusbekangad sebagai sarana penyampaian informasi tentang pelayanan jasa Bekang dan diharapkan kepada para agen untuk membuat website di satuannya agar masyarakat mengetahui peran Bekang. Selain itu para agen segera berbagi informasi tentang hal-hal yang menonjol di unit kerjanya yang menyangkut fungsi Bekang kepada Kainfolahta Pusbekangad selaku Ketua bidang peningkatan pelayanan publik.

Dari materi-materi yang sudah dipaparkan dapat diketahui dan menjadi suatu gambaran yang jelas kepada agen perubahan tentang bagaimana mengisi dan menyusun rencana tindak agen perubahan dan laporan monitoring dan evaluasi agen perubahan berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada di masing-masing bidang dalam Pembinaan Reformasi Birokrasi Pusbekangad TA 2020.